Dataseries subyek Keuangan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. 1. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mulai tahun 2007 digabungkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 2. Tahun 2021: APBD. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 1. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi c Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaranpengeluaran umum - pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai . public investment. Fungsi Pajak . Menurut Siti Resmi (2007:3) Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu : 1. Fungsi 002. Catatan : Sumber Pendapatan Pemerintah berdasarkan LKPP (Audited) Sumber : Kementerian Keuangan RI dan BPS. 2020: Berdasarkan angka sementara PDB. 2021: Berdasarkan angka outlook realisasi APBN dan angka sangat sementara PDB. Showing 1 to 4 of 4 entries. Data Series : 2019-2021. 2016-2018. 1 Pendapatan hibah 2. Pendapatan dana darurat,dan 3. Lain-lain pendapatan. C. Pendapatan Negara Dalam Islam 1. Pengertian Pendapatan Negara Dalam Islam Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah Saw. dan BeberapaAlternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia. a. Subsidi Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing Subsidi pupuk tersebutmembelanjai kebutuhan daerahnya melalui pendapatan daerah yang setiap tahun dibuat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disahkan oleh DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) yang bersangkutan. Pendapatan daerah diperoleh melalui redistribusi, DAU (dana alokasi umum) dari pusat dana bagi hasil dan sebagainya. . Ada tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penyokong belanja negara selama ini. Walaupun ada tiga sumber pendapatan negara, dana yang dialokasikan ke belanja negara ternyata masih kurang lho kalau melihat APBN 2019. Itu berarti anggaran belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara alias terjadi defisit dalam APBN Indonesia. Buat menutupi defisit tersebut, negara mau gak mau harus mengeluarkan utang supaya program-program pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah bisa diwujudkan. Bisa aja sih gak berutang, tapi belanja negara harus dibatasi. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi melambat karena minimnya pembangunan. Bicara soal sumber pendapatan negara, seberapa jauh kamu mengetahui pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah? Kalau masih belum paham banget, Lifepal mau ajak kamu nih mengenal sumber-sumber pendapatan negara tersebut dalam ulasan berikut ini. Definisi sumber pendapatan negara menurut undang-undang Apa itu pendapatan negara? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara ini diperoleh Pemerintah dengan memberi wewenang ke Menteri Keuangan buat melakukan pemungutan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Informasi anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara dirinci secara jelas dalam APBN yang dipublikasikan ke publik melalui kanal informasi Kementerian Keuangan. Sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak, ini yang perlu diketahui Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara melimpahkan kewenangan pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak DJP. Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP. Sementara pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Karena perbedaan inilah, pemerintah pusat cuma bisa memungut pajak yang menjadi haknya. Apa aja jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat? Berikut ini daftarnya. Jenis pajak pusatKeteranganPajak Penghasilan PPhPajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai PPN Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral MateraiPajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah Bumi dan Bangunan PBBPajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selain jenis-jenis pajak pusat di atas, penerimaan pajak ini masih ditambah dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas menarik bea masuk dari barang-barang impor. Penarikan bea impor pun ada aturannya. Kalau nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 500 buat setiap orang atau FOB USD buat setiap keluarga, gak ada kewajiban dari penumpan buat bayar bea masuk. Berbeda dengan cukai, pemungutannya berlaku buat barang-barang tertentu yang kena cukai dan diatur dalam undang-undang cukai. Ada beberapa barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau. Ini lho sumber pendapatan negara dari penerimaan negara bukan negara PNBP Sumber pendapatan negara yang kedua berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP. Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatnya, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Urusan pemungutan PNBP ini dilakukan instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian/lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Apa aja yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP? Terdapat beberapa objek PNBP seperti yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini daftarnya. Penerimaan negara bukan pajak PNBPKeteranganPenerimaan SDAPenerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas migas dan negara yang dipisahkanPenerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMNPNBP lainnyaPenerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara BMN, seperti aset hingga sewa tanah dan Badan Layanan Umum BLUPenerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Sumber pendapatan negara dari hibah Selanjutnya, ada hibah yang menjadi sumber pendapatan negara. Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima Pemerintah dimasukkan dalam APBN. Di Indonesia penerimaan hibah itu terdiri dari beberapa jenis. Apa aja jenis-jenisnya? Berikut ini daftarnya. Penerimaan hibahKeteranganHibah terencana DRKHHibah yang dilaksanakan lewat mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan HibahDRKH.Hibah Langsung Non-DRKHHibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN.Hibah tanpa melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/ dalam negeriHibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya serta luar negeriHibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia, serta perorangan. Itu tadi informasi mengenai sumber-sumber pendapatan negara yang didapat dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, hingga hibah. Semoga bermanfaat! Ilustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi kesenjangan sosial di kota dan desa. Foto Redistribusi PendapatanIlustrasi redistribusi pendapatan. Foto Redistribusi PendapatanRedistribusi Pendapatan NasionalIlustrasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagai redistribusi pendapatan nasional. Foto Redistribusi PendapatanManfaat Redistribusi PendapatanIlustrasi manfaat redistribusi pendapatan. Foto Mengenal Redistribusi Pendapatan Masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi redistribusi pendapatan. Secara garis besar, redistribusi pendapatan bisa diartikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang diterima masyarakat dari kalangan mampu kepada masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan melakukan distribusi pendapatan nasional seperti yang sudah tercantum pada APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun informasi seputar fungsi redistribusi pendapatan, pengertian serta penjelasan lainnya akan dibahas secara lengkap melalui ulasan berikut. Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga bisa mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan begitu maka setiap orang bisa memperoleh standar hidup minimal. Atau dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga pajak atau pungutan lainnya yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. 1. Redistribusi Pendapatan Vertikal Bentuk redistribusi pendapatan ini merujuk pada penyaluran uang dari golongan masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada masyarakat ekonomi lemah. Adapun contoh dari redistribusi pendapatan vertikal adalah seperti berikut 1. Pajak Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat. Diantaranya adalah pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak barang mewah dan lain sebagainya. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak online lebih praktis denga e-Billing Klikpajak. Coba Sekarang! Karena pada dasarnya, pajak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak sendiri menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. 2. Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi. Mulai dari fungsi anggaran atau budgeting, fungsi regulated atau mengatur, fungsi stabilitas hingga fungsi redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. 3. Peran Pajak sebagai Redistribusi Ekonomi Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak ini, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari sebuah pembangunan. Pajak besar dikenakan pada masyarakat kaya dan nantinya didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 4. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. 5. Subsidi Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia salah satunya dengan subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. 6. Kredit atau Pinjaman Lunak Sebelumnya telah dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR serta subsidi. Selain itu, pemerintah juga melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. 2. Redistribusi Pendapatan Horizontal Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antar pribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antar kelompok adalah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lainnya adalah transfer uang antar pribadi dari orang tua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya jaminan sosial melalui dukungan finansial orang tua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada pula contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, menengok tetangga yang sedang sakit dan lain sebagainya. Tujuan Redistribusi Pendapatan Sebelum membahas fungsi redistribusi pendapatan secara lengkap, perlu juga diketahui tentang tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan tersebut. Berdasarkan buku karya Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik tahun 1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah seperti berikut Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengurangi kondisi perekonomian masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fungsi redistribusi pendapatan di atas bertujuan untuk menekan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Harapannya, masyarakat secara umum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kondisi ekonomi yang sejahtera semakin merata. Adapun sasaran dari pelaksanaan program redistribusi pendapatan antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fakir miskin, sarana transportasi umum, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Fungsi Redistribusi Pendapatan Sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Dari tujuan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat penting yang juga menjadi fungsi dari redistribusi pendapatan tersebut. Berikut ini penjelasannya 1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di awal telah disinggung tentang pengertian redistribusi yang bisa diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan yang dikelola pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya distribusi kembali pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak maupun jenis pungutan lainnya, maka hal itu akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Karena masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dari kalangan ekonomi kuat dengan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah bisa menimbulkan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Dampak buruk dari adanya kesenjangan sosial antara lain adalah tingginya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran hingga kemiskinan yang terlihat jelas di depan mata. Kesenjangan sosial sendiri terjadi akibat adanya kondisi masyarakat yang tidak seimbang. Dengan adanya redistribusi pendapatan nasional, maka diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari adanya redistribusi pendapatan berupa subsidi maupun bantuan pangan dari pemerintah. Dalam hal ini negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin sehingga kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Untuk jangka panjang, diharapkan bisa terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. 3. Investasi Sosial Jangka Panjang Fungsi redistribusi pendapatan ekonomi selanjutnya adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Dalam hal ini pungutan seperti pajak yang dibebankan kepada masyarakat mampu akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang menguntungkan. Mengapa bisa demikian? Karena redistribusi pendapatan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai gambaran, pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur. Seperti dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa daerah yang sebelumnya terisolir sehingga bisa mengakses daerah lainnya untuk kegiatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Contoh fungsi redistribusi pendapatan sebagai investasi jangka panjang lainnya adalah pembangunan gedung sekolah di daerah tertinggal. Hal ini akan membuat anak-anak di daerah tertinggal yang merupakan generasi penerus bangsa lebih mudah mengakses pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang baik tentu generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Contoh lainnya juga bisa dilihat dari redistribusi pendapatan di bidang kesehatan. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kondisi badan yang sehat tentu akan meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. 4. Memperluas Pemerataan Kesejahteraan Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya redistribusi pendapatan dari pemerintah, maka hal itu akan membantu memperluas pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat akan sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Seperti yang diketahui, kesenjangan sosial muncul akibat adanya perbedaan status sosial, perbedaan pendapatan yang sangat mencolok dan lainnya. Program untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Untuk mewujudkan pelaksanaan redistribusi pendapatan secara maksimal dan berkesinambungan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Diantaranya adalah melalui beberapa program seperti dalam penjelasan berikut ini 1. Program Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Masyarakat Kurang Mampu Langkah awal yang dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Diantaranya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses kesehatan hingga pendidikan. Adapun strategi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui beberapa program sosial seperti berikut BLT Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. BTB Bantuan Tunai Bersyarat atau PKH Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin. Jaminan Sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. BOS Bantuan Operasional Sekolah sebagai upaya pendanaan operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya untuk menjamin masyarakat miskin agar tetap sehat dan produktif. Fungsi redistribusi pendapatan kepada masyarakat berupa pelaksanaan strategi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan bisa memaksimalkan program pemerataan pendapatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka tingkat kesenjangan sosial bisa diturunkan. 2. Program Kredit Lunak Serta Kredit Berbasis Komunitas Seperti yang diketahui, pemerintah telah meluncurkan program KUR Kredit Usaha Rakyat sejak 5 November 2007 sebagai salah satu upaya untuk memeratakan pendapatan. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro dan usaha kecil. Pemberian kredit lunak tersebut juga sekaligus memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal yang selama ini terkendala aturan perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah menitipkan Rp1,4 triliun dari APBN pada lembaga penjaminan. Melalui pelaksanaan program kredit lunak diharapkan bisa membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga mampu mandiri melalui kewirausahaan yang dikembangkan. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 3. Program Pengembangan Usaha dan Industri Kecil Selain meluncurkan program KUR bagi usaha menengah dan mikro, pemerintah juga meluncurkan program pemberdayaan UMKM melalui PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan bisa mempercepat dan memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain itu juga diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah pedesaan. Pengembangan usaha menengah dan skala kecil sendiri sangat penting untuk dilaksanakan karena beberapa alasan seperti berikut Usaha menengah dan kecil akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpengaruh positif terhadap kebutuhan tenaga kerja yang meningkat serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. UMKM akan berpengaruh pada peningkatan fungsi redistribusi pendapatan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Hal ini turut berdampak pada pemerataan pembangunan dan menurunnya diskriminasi spasial. Pemerataan pendapatan melalui program pemberdayaan UMKM sangat kompetitif dan tidak ada sistem monopoli yang menguasai. Sehingga diharapkan bisa melibatkan banyak tenaga kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Program CSR dengan Melibatkan Pihak Swasta Program CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program sosial yang melibatkan pihak swasta dalam upaya pemerataan pendapatan. Melalui program tersebut diharapkan kalangan masyarakat bawah bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bisa mendistribusikan sekian persen laba bersihnya untuk mendukung berbagai macam kegiatan sosial. Sehingga bisa menjadi indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Alternatif Praktik untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Selain pelaksanaan 4 program yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga mengupayakan alternatif praktik untuk meningkatkan redistribusi pendapatan. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui dua kebijakan seperti berikut 1. Subsidi Dalam kebijakan pemberian subsidi, pemerintah menerapkan kebijakan berupa potongan harga maupun tambahan modal yang diberikan kepada produsen. Sebagai gambaran, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar bisa menekan biaya produksi. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dari kalangan menengah bawah sebagai upaya untuk menekan biaya transportasi. Kebijakan pemberian subsidi ini diharapkan bisa memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan. 2. Pengenaan Pajak Pajak bisa diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada negara yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang dan lain sebagainya. Pajak dibayarkan untuk keperluan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah redistribusi. Hal ini berkaitan dengan peran penting negara dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara harus mampu mendistribusikan anggaran sesuai tujuan. Dalam hal ini pajak berperan sebagai redistribusi ekonomi yang penarikannya dibebankan pada kelompok masyarakat mampu yang mendapatkan untung besar dari perekonomian. Seperti misalnya pajak penghasilan dan PPN atau pajak badan usaha. Kelola pajak badan usaha dengan aplikasi pajak tahunan badan dari Klikpajak. Coba Sekarang! Dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, pajak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak besar dibebankan kepada masyarakat kaya dan dananya dikelola negara untuk pembangunan dan jaminan sosial masyarakat miskin. Meski begitu masyarakat kaya bukannya tidak mendapatkan manfaat redistribusi pendapatan sama sekali, karena pengenaan pajak juga disertai dengan pemberian izin usaha. Sehingga pengusaha yang taat pajak akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau berbagai wilayah juga akan sangat menguntungkan para pelaku bisnis sehingga bisa mendistribusikan produk usahanya secara maksimal. Redistribusi pendapatan adalah penggunaan perpajakan, belanja pemerintah, dan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan riil diantara populasi. Program redistribusi pendapatan, misalnya, dapat mengambil lebih banyak dari orang kaya dan memberi lebih banyak kepada orang miskin. Ini umumnya dipandang sebagai kebijakan sosial korektif. Pada pendukung lebih menyukai pajak progresif untuk tujuan ini, dikombinasikan dengan berbagai bentuk dukungan pendapatan bagi anggota masyarakat yang lebih miskin seperti subsidi pendapatan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kontrol untuk mengubah distribusi pendapatan. Misalnya, kontrol sewa dan upah minimum. Tingkat redistribusi pendapatan melalui sistem pajak dapat diukur dengan membandingkan ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pajak. Kemampuan negara untuk meredistribusi pendapatan dibatasi oleh kebutuhan untuk menghindari terlalu banyak kerusakan pada insentif dibandingkan dengan menciptakan pendapatan melalui pekerjaan, tabungan, dan perusahaan. Jakarta - Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Nah, detikers yang sedang latihan PTS IPS Kelas 8 perlu tahu, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk apa, beserta pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, maupun pungutan-pungutan lain, seperti dikutip dari Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas 8 oleh Nurhayati, pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Karena itu, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan dan solidaritas pendapatan dalam suatu perekonomian terdiri atas dua bentuk sebagai VertikalRedistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial pada redistribusi vertkal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga masyarakat dengan ekonomi HorizontalRedistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan berupa transfer uang "antarkelompok" dan antarpribadi. Contoh transfer antarkelompok yaitu dari kelompok remaja ke orang tua, dari dewasa ke itu, contoh transfer antarpribadi yaitu dari satu siklus ke siklus lainnya. Transfer antarpribadi disebut juga income smoothing. Dalam konteks ini, menurut ilmuwan politik Paul Spicker, jaminan sosial pada dasarnya adalah dukungan finansial yang diberikan pada anak-anak yang kelak membayar ketika dewasa, yang diberikan pada orang sakit yang akan membayar ketika sehat, atau pada pensiunan yang telah membayar ketika mereka masih pendapat Spencer, contoh redistribusi pendapatan yaitu asuransi, zakat, sedekah, dan kredit lunak adalah redistribusi pendapatan kepada pengusaha kecil dari kalangan industri yang lebih maju agar dapat mengembangkan usaha, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan Redistribusi PendapatanContoh redistribusi pendapatan oleh negara yakni sebagai Pengenaan PajakPengenaan pajak adalah salah satu cara pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan SubsidiRedistribusi pemerintah dengan subsidi dapat berbentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Contohnya yaitu subsidi pupuk pada petani dan subsidi redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Selamat belajar, detikers! Simak Video "KPK Klarifikasi 3 Pegawai Pajak yang Diduga Miliki Kantor Konsultan " [GambasVideo 20detik] twu/pal

redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana